Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui berbagai strategi. Diantaranya dengan percepatan investasi, kemudahan perizinan berusaha, dan peningkatan konsumsi rumah tangga.
Hal tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam keterangannya saat konferensi pers usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna ke-8 yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 6 Agustus 2025.
Menko Perekonomian mengungkapkan, sebagaimana berdasarkan laporan resmi Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia menunjukkan resiliensi dan tetap mencatat pertumbuhan yang baik, yakni 5,12 persen pada Triwulan II-2025. ”Kita ini menjadi salah satu yang tertinggi di kawasan G20 maupun ASEAN,” ujarnya.
Airlangga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik tersebut tercermin dari sisi ketenagakerjaan. Ia mengklaim bahwa sebanyak 97,73 persen penduduk Indonesia yang masuk dalam angkatan kerja telah terserap. Menurutnya, hal ini setara dengan 3,59 juta orang dalam satu tahun terakhir.
Selain itu, lanjut Menko Perekonomian, Presiden Prabowo Subianto memandang bahwa daya saing dengan berbagai negara menjadi penting. Oleh karena itu, Airlangga mengatakan, Kepala Negara mendorong kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk melakukan percepatan reformasi terkait perizinan berusaha.
”Pemerintah telah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah, red) yang terkait dengan kemudahan perizinan yang menggunakan metode positif. Nah, ini perlu disosialisasikan dengan seluruh kelembagaan agar sistem perizinan yang di OSS (Online Single Submission, red) itu bisa berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Memasuki semester kedua tahun 2025, Menko Perekonomian mengatakan, pemerintah juga menitikberatkan pada upaya menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah program unggulan, termasuk dorongan terhadap investasi kawasan, ekspor, serta pembiayaan sektor perumahan.
”Untuk perumahan, ada FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan). Kemudian juga baru diluncurkan KUR perumahan. Kreditnya bersifat revolving dengan 5 miliar bisa di-revolve 4 kali. Sehingga bisa disiapkan sampai 20 miliar. Nah, itu untuk mendorong sektor konstruksi. Dan itu melibatkan hanya kontraktor yang UMKM,” katanya.
Selain itu, Airlangga menyebutkan, fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar juga tetap dilanjutkan hingga akhir 2025. Di samping itu, kata dia, pemerintah juga tengah menyiapkan program strategis dalam rangka menyambut periode Natal dan Tahun Baru 2025.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian mengatakan, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 akan menjadi agenda khusus yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 15 Agustus 2025. Namun demikian, kata dia, Kepala Negara juga menekankan bahwa program-program non-anggaran yang dapat memperkuat iklim investasi harus tetap menjadi prioritas kementerian dan lembaga.
”Arahan Bapak Presiden tentu seluruh program yang terkait dengan non-anggaran ini harus terus didorong oleh Kementerian/Lembaga. Karena, investasi menjadi kunci dari pada pertumbuhan ekonomi selanjutnya,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
