Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif, dan tangguh untuk menghadapi tantangan global serta kebutuhan domestik yang terus meningkat. Hal ini ia sampaikan dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta, pada Kamis, 12 Juni 2025.
Sri Mulyani mengungkapkan bahwa kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur di Indonesia pada periode 2025-2029 diperkirakan mencapai USD625 miliar. Namun, ia merinci, kemampuan pendanaan pemerintah pusat dan daerah hanya mampu menutup sekitar 40% dari angka tersebut.
Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta dan penciptaan skema pendanaan inovatif menjadi sangat krusial untuk mengatasi kesenjangan ini. ”Kita menghadapi gap pendanaan yang besar. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, juga menuntut terciptanya mekanisme pendanaan yang inovatif,” ujarnya.
Menkeu turut menyoroti meningkatnya tekanan global, mulai dari ketegangan geopolitik hingga perlambatan ekonomi dunia. Ia mengingatkan bahwa di tengah ketidakpastian tersebut, risiko perubahan iklim semakin memperumit perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Bahkan, ia menyebutkan perkiraan bahwa perubahan iklim dapat menyebabkan 260 juta orang mengungsi di dalam negeri pada tahun 2050.
”Saat ini, infrastruktur bukan lagi sekadar menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan juga tentang menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur harus dirancang dengan ketahanan iklim, tanggung jawab lingkungan, sekaligus memberikan hasil yang inklusif, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Strategi Pembiayaan Infrastruktur
Menanggapi berbagai tantangan tersebut, Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia telah menempatkan keberlanjutan sebagai inti strategi pembiayaan infrastruktur. Beberapa instrumen yang telah dikembangkan meliputi kerangka kerja ESG (Environmental, Social, and Governance), Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), skema Availability Payment, jaminan pemerintah melalui Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), dan platform SDG Indonesia One yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).
Platform SDG Indonesia One, lanjutnya, telah berhasil menghimpun komitmen senilai USD3,29 miliar dari 38 mitra, dan telah menyalurkan USD399 juta untuk mendukung 111 proyek pengembangan serta 7 proyek pembiayaan.
Di sisi pembiayaan publik, Sri Mulyani mengatakan bahwa Indonesia juga menjadi salah satu negara berkembang pertama yang menerbitkan Green Sukuk, baik di pasar domestik maupun global. Nilai penerbitan Green Sukuk global telah mencapai USD6,6 miliar, sementara penerbitan domestik mencapai Rp78,7 triliun.
Ia pun berharap seluruh kerangka dan instrumen ini dapat memperkuat agenda pembangunan infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. ”Ini akan menjadi perjalanan panjang. A long and winding road, seperti lirik lagu. Tapi kita yakin akan mencapai tujuan Indonesia untuk jadi negara yang makmur, berkeadilan,” tuturnya.
