Para perwakilan mahasiswa dari berbagai organisasi kemahasiswaan mengungkapkan bahwa akan terus mengawal aspirasi yang telah disampaikan kepada pemerintah saat silaturahmi yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025.
Dalam silaturahmi tersebut, ada 30 lebih perwakilan mahasiswa dari sejumlah organisasi kemahasiswaan yang hadir. Di antaranya, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Indonesia (Himapolindo), Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan, Forum Nasional Sosial Masyarakat (Fornassosmas) BEM se-Indonesia.
Lalu, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), hingga Generasi Muda FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI-Polri).
Sedangkan dari pemerintah diwakili oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto; dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, dalam keterangannya mengungkapkan bahwa undangan silaturahmi ini sebagai wujud keterbukaan pemerintah. Ia juga menambahkan bahwa respons pemerintah cukup baik.
”Tadi Bapak Mensesneg sudah memberikan respons yang cukup positif dan segera akan disampaikan ke Bapak Presiden. Kebetulan memang tadi sebetulnya Pak Presiden ingin menemui kami, namun ada acara Maulid di Istiqlal,” ungkapnya.
Sementara itu, Kaleb Otniel Aritonang, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, menyampaikan bahwa pemerintah siap mengakomodasi aspirasi mahasiswa. Kemudian, Phalosa dari Universitas Yarsi menambahkan, mahasiswa akan terus mengawal komitmen tersebut.
”Apapun tuntutannya, per hari ini kita sampaikan langsung ke lembaga eksekutif, pun harus tetap masyarakat dan kami rekan-rekan mahasiswa kawal. Tentunya perlu pengawalan tersendiri dari kami selaku masyarakat dan mahasiswa,” katanya.
Dari kelompok Cipayung, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menyampaikan bahwa poin utama yang mereka bawa adalah perlindungan terhadap aktivis. Sedangkan Ketua Umum PB PMII, M. Shofiyullah Cokro, menegaskan perlunya keterbukaan pemerintah.
”Bahwasanya ada kendala-kendala yang akan dihadapi oleh pemerintahan itu juga bisa disampaikan secara terbuka kepada masyarakat umum agar kita mahasiswa, agen-agen intelektual, kaum cendekiawan itu juga bisa membantu. Tidak hanya menuntut, tapi juga membantu karena kita semuanya pasti menginginkan negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang maju dan terdidik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ketua Umum DPP GMNI, Risyad Fahlefi, menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa telah diterima dengan baik oleh pemerintah. Ia pun menyampaikan keyakinannya bahwa aspirasi tersebut akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
”Intinya, aspirasi diterima dan akan ditindaklanjuti secepat-cepatnya dan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait di bawahnya. Jadi, kita tunggu saja respons berikutnya dari pemerintah dan DPR. Mudah-mudahan semua masalah bisa diselesaikan,” katanya.
