Ribuan buruh dari berbagai organisasi menggelar aksi demonstrasi atau unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta, pada Kamis, 28 Agustus 2025. Ada enam tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo kali ini, mulai dari soal upah murah, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hingga outsourcing.
Para peserta aksi demo tersebut awalnya melakukan long march dengan berjalan kaki dari kawasan Senayan, sambil diiringi mobil komando yang dilengkapi pengeras suara. Mereka yang tampak menggunakan atribut Partai Buruh dan sejumlah organisasi buruh ini tiba di depan Gedung DPR RI pada pukul 10.20 WIB.
Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, menyebutkan total ada 4-5 ribu buruh di wilayah Jabodetabek dan Karawang yang mengikuti aksi demo kali ini. ”Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja bergabung dengan 74 elemen gerakan buruh, dengan perkiraan massa 4.000 sampai 5.000 orang,” katanya dikutip dari Antara.
Said mengatakan seluruh peserta akan tiba di depan Gedung DPR RI pada pukul 11.00 WIB untuk menyuarakan aspirasinya. Tak hanya di Jakarta, dia menyebutkan bahwa aksi serupa juga dilakukan di sejumlah daerah, seperti Bandung, Makassar, Aceh, Serang, Surabaya, Semarang, Medan, Lampung, Riau, hingga Morowali.
Ia menjelaskan bahwa aksi demo yang meluas di seluruh Indonesia ini diorganisir oleh Partai Buruh, Koalisi Serikat Buruh, serta mahasiswa, baik dari kalangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) maupun organisasi kemahasiswaan lainnya. Ia pun memastikan aksi kali ini berlangsung damai, tertib, dan tidak ada kekerasan.
”Kami pastikan aksi demo ini berjalan aman dan lancar tanpa ada aksi kekerasan, karena ini adalah aksi untuk menyampaikan aspirasi buruh kepada pemerintah,” tegas Ketua Umum Partai Buruh. ”Dan kami ingin melakukan pertemuan dengan anggota DPR yang ada di dalam untuk menyampaikan aspirasi kami.”
Dalam aksi demo kali di depan gedung wakil rakyat ini, Said mengungkapkan bahwa ada enam tuntutan buruh yang akan disampaikan kepada pemerintah. Tuntutan pertama, mereka mendesak agar outsourcing dihapus dan tolak upah murah. Mereka juga meminta agar upah minimum 2026 naik sebesar 8,5 sampai 10,5 persen.
Kedua, stop PHK dan bentuk Satgas PHK. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Rp7,5 juta per bulan, serta hapus pajak pesangon, hapus pajak Tunjangan Hari Raya (THR), hapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT), dan hapus diskriminasi pajak perempuan menikah.
Adapun tuntutan peserta aksi demo yang keempat, yakni mendesak agar segera mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan tanpa Omnibus law. Kelima, mengesahkan RUU Perampasan Aset dan berantas korupsi. Keenam, segera revisi RUU Pemilu untuk desain ulang sistem Pemilu 2029.
