Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) telah melalui komunikasi intensif dengan sejumlah pemimpin negara di Timur Tengah. Hal tersebut diungkapkannya saat acara silaturahmi bersama para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis malam, 5 Maret 2026.
“Beliau menegaskan bahwa keterlibatan di BoP tidak serta-merta, tetapi melalui proses panjang, sudah dibicarakan dengan beberapa pimpinan negara yang ada di wilayah Teluk (Timur Tengah, red.), yang kemudian sepakat bergabung,” ungkap Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, dalam keterangannya usai mengikuti acara tersebut.
Muhadjir menambahkan bahwa Presiden Prabowo memilih strategi struggle from within, yakni memperjuangkan kepentingan perdamaian di Gaza, Palestina, dari dalam forum tersebut. Menurutnya, langkah ini tetap berpegang pada prinsip konstitusi Indonesia serta komitmen terhadap solusi dua negara.
“Setelah selama ini berada di luar, kita sekarang mencoba berjuang dari dalam. Dan insyaallah apa yang akan beliau lakukan nanti adalah tetap berada di dalam koridor konstitusi kita, terutama di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita, dan kemudian juga tetap berkomitmen kepada tujuan awal, yaitu terciptanya dua negara yang berkoeksistensi damai, yaitu negara merdeka Palestina dan Israel,” jelasnya.
Ia pun menegaskan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina tetap menjadi komitmen utama Indonesia. Baginya, terlepas dari segala risiko dan konsekuensi yang menghadang, Indonesia harus terus berikhtiar hingga cita-cita kemerdekaan Palestina benar-benar terwujud.
“Itu tercantum di dalam perjanjian 20 poin, di poin 19 dan poin 20 itu tegas bahwa memang tujuan BoP itu adalah terciptanya negara Palestina, berkoeksistensi dengan Israel. Saya kira itu yang jadi pegangan kita, dengan demikian maka tadi para ulama, para tokoh-tokoh agama, semuanya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden,” lanjutnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Penanggulangan Bencana, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap berbagai pandangan yang muncul di masyarakat terkait keanggotaan Indonesia dalam BoP. Namun, ia menegaskan bahwa diplomasi tetap menjadi jalan yang ditempuh Indonesia dalam mendorong perdamaian.
“Pemerintah tidak anti kritik, kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian, bukan dengan jalan peperangan,” ucap Nusron yang juga menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) tersebut.
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf, turut menilai bahwa keberadaan Indonesia dalam BoP dapat menjadi instrumen untuk mendorong deeskalasi konflik yang tengah berlangsung di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Ia menilai forum tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong langkah-langkah diplomatik menuju perdamaian.
“Kalau perlu misalnya Indonesia bisa menyatakan bahwa agenda-agenda BoP on hold sampai ada pembicaraan untuk deeskalasi dan perdamaian dari perang Amerika-Israel melawan Iran ini,” katanya.
Yahya mengungkapkan bahwa meskipun dewan perdamaian bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tersebut masih dalam tahap awal pembicaraan, keterlibatan Indonesia bersama sejumlah negara Timur Tengah telah membuka peluang besar bagi upaya diplomasi perdamaian di kawasan.
“Semua itu nantinya akan bisa menjadi instrumen untuk menjadikan BoP ini justru wahana mendorong terjadinya deeskalasi dan perdamaian dari perang yang sekarang sedang terjadi terkait dengan Iran,” ungkap mantan juru bicara Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tersebut.
