Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, mengungkapkan bahwa pemerintah terus melakukan upaya penanganan darurat dan pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, meskipun saat ini memasuki periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
”Kami hadir di Aceh untuk memastikan percepatan langkah tanggap darurat dan langkah pemulihan tetap dilaksanakan menjelang pergantian tahun ini. Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi masyarakat, menolong masyarakat yang terdampak bencana,” katanya saat konferensi pers perkembangan harian penanganan bencana banjir dan longsor Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, pada Kamis, 25 Desember 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyebutkan bahwa hingga saat ini terdapat 13 kabupaten/kota yang telah menetapkan status Transisi Darurat ke Pemulihan. Adapun rinciannya, kata dia, untuk Provinsi Aceh sebanyak empat kabupaten/kota, Sumatra Utara lima kabupaten/kota, dan Sumatra Barat empat kabupaten/kota.
”Meskipun demikian, di Provinsi Aceh ada 11 kabupaten yang akan memperpanjang fase tanggap darurat. Semua ini dilakukan untuk memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa terlaksana dengan maksimal dan agar daerah benar-benar siap memasuki fase pemulihan,” ungkapnya.
Pratikno menegaskan bahwa percepatan penanganan darurat pada ketiga provinsi tersebut juga dapat dilihat dari perkembangan pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) yang dikebut meskipun memasuki momen pergantian tahun.
Sampai saat ini, untuk di Provinsi Aceh, daerah yang sudah memasuki tahap pembangunan huntara adalah Kabupaten Pidie Jaya. Sementara itu, enam kabupaten lainnya, yakni Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Bireuen masih dalam tahap pematangan lahan hingga pembukaan akses jalan ke lokasi huntara.
Sementara itu, dua kabupaten yaitu Aceh Timur dan Nagan Raya masih dalam proses identifikasi lahan. Pratikno menyampaikan, pengerjaan huntara maupun huntap ini dikerjakan bersama-sama oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, TNI, dan Polri yang dikoordinatori oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
”Persiapan dan percepatan untuk huntara ini terus dilakukan. Memang salah satu tantangan dalam proses ini adalah penyiapan lahan. Sekali lagi, untuk menyiapkan lahan dilakukan oleh pemerintah daerah, sedangkan pembangunannya dikerjakan oleh pemerintah pusat di bawah koordinasi BNPB,” kata mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini.
Di samping itu, Pratikno menambahkan, pemerintah juga terus mematangkan persiapan pembangunan huntap bagi warga yang pemukimannya harus direlokasi, termasuk hunian mandiri yang dibangun di lahan milik warga.
Sedangkan untuk di Sumatra Utara, dia menyebutkan ada empat kabupaten/kota yang sudah dalam proses pembangunan huntara dan huntap, yaitu Kota Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, dan Langkat. Sementara di Sumatra Barat, kata dia, ada lima kabupaten yang sedang dalam proses pembangunan huntara, yakni Kabupaten Pesisir Selatan 8 unit huntara, Lima Puluh Kota untuk tiga kopel, Kabupaten Padang Pariaman 7 kopel atau 17 unit huntara, Kabupaten Tanah Datar 1 kopel, dan Kabupaten Agam 2 kopel.
Selain pembangunan huntara dan huntap, Pratikno mengatakan dari 81 ruas jalan nasional yang terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, sebanyak 72 ruas jalan di antaranya sudah berfungsi. Sedangkan 9 ruas lainnya, kata dia, masih dalam proses penanganan. ”Pemerintah terus melakukan percepatan penanganan ruas jalan ini dan tidak berhenti agar konektivitas serta layanan logistik semakin lancar,” terangnya.
Tidak hanya itu, dia mengatakan pemulihan juga terus dilakukan untuk sektor pendidikan. Pemerintah, kata dia, menargetkan sekolah yang terdampak dapat beroperasi pada pekan pertama Januari 2026. Hal ini disampaikan setelah melihat terdapat 65 persen sekolah yang telah siap beroperasi pascarevitalisasi dan pembersihan.
“Arahan Bapak Presiden kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah sangat jelas dan tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik; itu adalah perintah Pak Presiden yang harus kita jalankan sebaik-baiknya,” tuturnya.
Terlepas dari itu, Pratikno mengatakan bahwa pemerintah juga mengapresiasi segenap elemen bangsa yang telah bersama-sama gotong royong melakukan percepatan upaya pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mulai dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, relawan, hingga masyarakat luas.
