Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengklaim bahwa kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025 masih tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Berdasarkan rapat berkala KSSK pertama tahun 2026 yang telah dilaksanakan pada Jumat, 23 Januari 2026, kondisi tersebut didukung oleh koordinasi dan sinergi kebijakan yang kuat antarotoritas.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa memasuki bulan Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. “Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK akan terus mencermati dan melakukan assessment forward looking terhadap kondisi perekonomian dan sektor keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, sekaligus melakukan usaha mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan kementerian atau lembaga lain,” kata dia dalam keterangannya saat Konferensi Pers KSSK di Jakarta pada Senin, 27 Januari 2026.
Menkeu menjelaskan bahwa perekonomian global masih menghadapi tantangan pada akhir 2025 yang dipengaruhi ketegangan perang dagang AS-Tiongkok dan penurunan suku bunga The Fed yang agresif. Ia menyebutkan bahwa The Fed memangkas Fed Funds Rate sebesar 50 basis poin pada triwulan IV/2025 ke kisaran 3,50-3,75 persen seiring perlambatan ekonomi dan pelemahan pasar tenaga kerja AS.
International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Januari 2026 merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen untuk 2025 dan 2026. Di tengah dinamika global tersebut, ia mengklaim perekonomian Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan pertumbuhan triwulan IV/2025 yang diperkirakan lebih tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi keseluruhan tahun 2025 diperkirakan berada di sekitar 5,2 persen. Sementara pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi diperkirakan meningkat menjadi 5,4 persen ditopang kenaikan permintaan domestik, sejalan dengan berbagai sinergi kebijakan dari pemerintah dan lembaga anggota KSSK lainnya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut.
Menkeu mengungkapkan bahwa APBN juga terus menjalankan peran strategisnya sebagai shock absorber di tengah tekanan global melalui realisasi belanja negara mencapai Rp3.491,4 triliun atau 95,3 persen hingga akhir 2025. Dana tersebut, kata Purbaya, digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, mendorong konsumsi dalam negeri, serta memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, lanjut Menkeu, pendapatan negara tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target dengan defisit APBN sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). APBN terus dikelola secara kredibel dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas melalui sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS. “Dukungan APBN juga diperkuat dengan sinergi kebijakan bersama BI, OJK, dan LPS,” katanya.
