Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu demi terciptanya iklim investasi yang sehat. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara dalam pidatonya saat acara World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 yang berlangsung di Davos, Swiss, pada Kamis, 22 Januari 2026.
Presiden menekankan komitmen tersebut karena tak ada investor yang bersedia masuk ke negara yang abai terhadap supremasi hukum. “Tidak akan ada iklim investasi tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Tidak seorang pun akan datang untuk berinvestasi di negara yang tidak taat hukum atau memiliki tradisi hukum yang meragukan,” ujarnya.
Sejak tahun 2025 lalu, Kepala Negara menyatakan bahwa pemerintah Indonesia secara terbuka dan tegas menghadapi persoalan korupsi. “Ini tantangan. Tidak banyak orang yang percaya kita bisa melakukannya. Tetapi, kita tidak punya pilihan. Saya telah dilantik, saya telah disumpah untuk menegakkan konstitusi dan supremasi hukum,” tegasnya.
Pada awal pemerintahannya, Prabowo mengungkapkan bahwa ditemukan penyalahgunaan besar dalam tata kelola bahan bakar dan minyak mentah, serta praktik ilegal di hampir seluruh sektor ekonomi. Sebagai bukti nyata, ia memamerkan keberhasilan pemerintah Indonesia dalam menindak tegas penyerobotan lahan secara masif.
“Pada tahun pertama pemerintahan saya, kami telah menyita empat juta hektare perkebunan ilegal dan tambang ilegal. Ini luar biasa. Saya menyebut ini bukan usaha bebas, ini bukan pasar bebas. Saya menyebutnya secara terang-terangan ini ekonomi keserakahan, ekonomi ketamakan, ekonomi dengan praktik yang rakus,” ujarnya.
Dengan bekerja secara senyap, hasil nyata dari penegakan hukum tersebut diklaim Prabowo telah memberikan dampak sosial, termasuk penurunan tingkat kemiskinan ekstrem ke level terendah dalam sejarah. Untuk itu, kata dia, pemerintah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem secara total dalam empat tahun ke depan.
“Tidak ada yang lebih memuaskan daripada menurunkan kemiskinan dan memberantas kelaparan. Itulah misi saya sekarang untuk membuat rakyat Indonesia yang paling miskin, yang paling lemah, tersenyum. Saya pikir sebagian dari itu adalah kita harus memerangi korupsi, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang,” tandasnya.
