Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah Ketua Umum Partai Politik (Parpol) dan pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, 31 Agustus 2025. Pertemuan ini dalam rangka merespons situasi terkini nasional setelah terjadinya demonstrasi besar-besaran di berbagai daerah Indonesia.
Jajaran Ketua Umum Parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut, yakni Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri; Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia; Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan; Ketua Umum Partai NasDem Surya Dharma Paloh; Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono; serta Sekjen PKS Muhammad Kholid.
Selain sejumlah Ketua Umum Parpol, hadir pula dalam pertemuan tersebut para pimpinan lembaga negara. Diantaranya, yakni Ketua Majelis Pertimbangan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani; Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani; serta Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam keteranganya usai pertemuan, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya terus memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia. Menurutnya, negara sangat menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat.
”Terhadap petugas (aparat keamanan, red) yang melakukan kesalahan ataupun pelanggaran (saat aksi demonstrasi), saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah melakukan proses pemeriksaan. Ini saya telah minta dilakukan dengan cepat, transparan, dan dapat diikuti secara terbuka oleh publik,” tegasnya.
Terkait aspirasi para demonstran, Presiden Prabowo mengatakan, dirinya telah menerima laporan dari para Ketua Umum Parpol bahwa akan melakukan langkah tegas terhadap anggotanya yang menyampaikan pernyataan-pernyataan keliru. Ia menyebutkan bahwa per 1 September 2025, mereka telah dicabut keanggotaannya di DPR RI.
Tak hanya itu, Kepala Negara menyampaikan bahwa para pimpinan parlemen juga akan melakukan langkah tegas dengan mencabut beberapa kebijakan DPR RI yang menuai kritik dan protes masyarakat. Ia menyebutkan diantaranya seperti tunjangan anggota DPR RI yang selangit dan penundaan kunjungan kerja ke luar negeri.
”Para pimpinan DPR juga telah berbicara, dan para Ketua Umum Partai juga sudah menyampaikan, melalui ketua fraksi masing-masing bahwa anggota DPR harus peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” ungkap mantan Menteri Pertahanan (Menhan) RI era Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, tersebut.
Lebih lanjut, Presiden Prabowo sekali lagi menegaskan bahwa pemerintah menghormati kebebasan berpendapat, seperti diatur dalam Pasal 19 United Nations International Covenant on Civil and Political Rights dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, kata dia, penyampaiannya tersebut harus dilakukan secara damai.
”Aspirasi murni yang disampaikan harus dihormati. Hak berkumpul secara damai harus dihormati dan dilindungi. Namun, kita tidak dapat pungkiri, (aksi demonstrasi) sudah mulai kelihatan gejala adanya tindakan-tindakan diluar hukum, melawan hukum, bahkan ada yang mengarah kepada makar, dan terorisme,” ungkapnya.
Oleh karena itulah, Kepala Negara mengatakan telah memerintahkan kepada aparat untuk keamanan bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku jika aksi demonstrasi yang dilakukan bersifat anarkis, destabilisasi negara, merusak dan membakar fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat, menjarah rumah, hingga instansi publik.
”Para aparat yang bertugas harus melindungi masyarakat, menjaga fasilitas umum yang dibangun dengan uang rakyat. Aparat yang bertugas harus menegakkan hukum apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang mengancam kehidupan masyarakat luas,” tegas mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ini.
Terlepas dari itu, Presiden Prabowo mengaku telah meminta kepada pimpinan DPR RI serta Kementerian/Lembaga untuk menerima dan langsung berdialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, atau kelompok-kelompok sipil lain yang ingin menyampaikan aspirasi, kritik, hingga perbaikan terhadap jalannya negara dan pemerintahan.
”Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah, untuk tetap tenang. Pemerintah yang saya pimpin dengan semua partai politik, termasuk partai yang diluar pemerintahan, kami bertekad untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat dan bangsa, termasuk rakyat yang paling kecil dan tertinggal,” tegasnya.
Presiden Prabowo juga meminta kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Menurutnya, saat ini Indonesia sedang menuju kebangkitan. Maka dari itulah, dirinya berpesan agar jangan mau terus diadu domba oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memecah belah bangsa.
”Suarakan aspirasi dengan baik dan damai, tanpa merusak, tanpa kekerasan, tanpa penjarahan, tanpa kerusuhan. Kalau merusak fasilitas umum, itu artinya merusak dan menghamburkan uang rakyat. Mari saling mengingatkan keluarga kita untuk tidak mengikuti kegiatan yang dapat merugikan kegiatan umum,” ungkapnya.
Terakhir, Kepala Negara mengajak semua pihak bersama-sama memperbaiki kekurangan pemerintah dengan semangat gotong royong. ”Marilah bergotong-royong jaga lingkungan kita, jaga keselamatan semua keluarga kita, jaga tanah air kita. Kita selalu diintervensi, selalu diadu domba. Jangan kita mau terus diadu domba,” tuturnya.