Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia masih kuat. Ia menyebutkan hal itu terbukti dengan pertumbuhan ekonomi yang berada di angka 5,04 persen pada kuartal ketiga serta tingkat inflasi yang masih dalam rentang sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
“Kondisi cadangan devisa kita sampai Desember masih kuat, setara dengan 6,2 bulan impor yaitu USD156,5 miliar. Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit masih 9,6 persen, dana pihak ketiga masih double digit 13,83 (persen). Dari segi permodalan kuat, capital adequacy ratio masih di 25,87 persen. Rasio hutang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen,” ungkap Airlangga dalam keterangannya saat konferensi pers di Jakarta, pada Sabtu, 31 Januari 2026.
Oleh karena itulah, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurutnya, langkah ini dilakukan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, serta untuk memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.
Terkait penataan pasar modal, dia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Arahan tersebut, kata dia, mencakup reformasi struktural pasar modal melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham. Menurutnya, langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, serta sejajar dengan bursa modern internasional.
Disamping itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal. Praktik manipulasi harga saham, kata dia, tidak hanya merugikan investor, tetapi juga merusak kredibilitas Indonesia dan dapat menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI) yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks tersebut, dia menyampaikan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.
Ke depan, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah juga memastikan stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap berjalan. Ia menyebutkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta jajaran OJK dan BEI untuk memastikan kegiatan operasional bursa tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan. Ia memastikan seluruh fungsi regulasi, aktivitas perdagangan, dan tugas pengawasan dipastikan berjalan tanpa gangguan, sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.
“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, pesan beliau saya kutip, ‘Kepada para investor domestik, mitra internasional, dan seluruh rakyat Indonesia, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan kami berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia’,” katanya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut di antaranya yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, Pejabat Sementara Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, perwakilan Direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik, serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.
