Anggota Komisi XIII DPR RI Mafirion mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar dalang atau aktor intelektual di balik serangan air keras terhadap aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Hal itu ditegaskannya setelah Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto mengungkap bahwa terduga pelaku penyerangan tersebut adalah empat anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI.
Dalam perkara tersebut, Mafirion mengapresiasi keberanian TNI mengungkap keterlibatan anggotanya. Namun, ia mengingatkan bahwa proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan. Menurutnya, tanpa mengungkap siapa yang memerintah dan apa motif di balik aksi tersebut, penegakan hukum hanya akan menyentuh permukaan tanpa menyelesaikan akar persoalan.
โPenanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata. Aparat harus mengungkap siapa aktor intelektual dan membuka motif aksi kekerasan ini. Keadilan substantif hanya bisa tercapai jika pusat kendalinya terbongkar,โ tegas Mafirion dalam keterangan di Jakarta, pada Rabu, 18 Maret 2026.
Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai keterlibatan anggota intelijen negara dalam serangan air keras terhadap pembela HAM adalah alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. Ia mencurigai adanya upaya sistematis untuk membungkam kerja-kerja advokasi kemanusiaan melalui praktik teror yang terorganisir.
โFakta bahwa pelaku berasal dari institusi negara menunjukkan masih adanya ancaman nyata terhadap penegakan HAM dari pihak yang seharusnya menjadi pelindung. Motifnya harus dibuka, apakah ini bentuk intimidasi terstruktur terhadap aktivis? Negara tidak boleh kalah oleh praktik teror yang mengancam kebebasan sipil,โ tegas mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI tersebut.
Menurutnya, jika negara gagal menyentuh aktor intelektualnya, maka publik akan terus mempertanyakan komitmen pemerintah dalam melindungi warganya. Ia meminta para pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya guna memberikan efek jera yang kuat bagi siapa pun yang berniat merusak ruang demokrasi.
โSudah saatnya negara menunjukkan keberanian, bukan sekadar prosedur. Aparat wajib menelusuri siapa yang memerintah, membiayai, dan diuntungkan. Jika gagal mengungkap dalangnya, maka publik berhak bertanya: ada apa di balik diamnya kekuasaan? Keadilan tidak boleh berhenti di permukaan,โ tegasnya.
