Wakil Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Andi Iwan Darmawan Aras, resmi mendorong percepatan relokasi lahan hunian tetap (huntap) sebagai langkah strategis dalam proses pemulihan pascabencana di Sumatra. Berdasarkan tinjauan di lapangan, langkah ini menjadi prioritas utama guna menjamin masyarakat terdampak dapat segera memperoleh tempat tinggal yang layak serta aman dari potensi risiko bencana di masa depan.
Andi menekankan bahwa percepatan pemulihan di wilayah Sumatra memerlukan koordinasi intensif lintas kementerian dan lembaga, termasuk optimalisasi aset negara untuk memastikan ketersediaan lahan siap bangun. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mengatasi hambatan administratif terkait pengadaan lahan yang selama ini menjadi kendala utama dalam proses pembangunan kembali.
“Kami berharap penyediaan lahan untuk hunian tetap dapat segera direalisasikan, baik dari tanah pemerintah, BUMN, maupun PTPN, kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Perumahan melalui pembangunan rumah tetap,” ujar Andi dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI bersama sejumlah kementerian dan mitra di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Selasa, 30 Desember 2025.
Bagi warga yang mengalami kerusakan rumah kategori ringan hingga sedang, pemerintah diproyeksikan dapat memanfaatkan berbagai skema bantuan sosial dan infrastruktur yang telah tersedia secara nasional. Implementasi skema ini mencakup program Bedah Rumah, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga bantuan rehabilitasi dari Kementerian Sosial guna memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan dukungan pemulihan yang proporsional.
Selain percepatan hunian tetap, efisiensi pembangunan juga menjadi sorotan utama melalui rencana pemanfaatan sumber daya material lokal yang tersedia di lokasi terdampak bencana. Menurutnya, strategi ini mencakup penggunaan kayu-kayu gelondongan hasil banjir sebagai material konstruksi rumah guna mengurangi tumpukan limbah sekaligus menekan biaya operasional pembangunan secara keseluruhan.
“Mungkin diperlukan diskresi terkait pemanfaatan kayu-kayu gelondongan tersebut agar dapat difungsikan untuk pembangunan rumah sehingga mampu menekan pembiayaan, baik dari APBN maupun CSR,” jelas politisi dari Fraksi Gerindra tersebut.
Lebih lanjut, Andi menekankan pentingnya peran strategis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam memperkuat sistem peringatan dini di tengah kondisi musim penghujan yang masih berada pada tahap awal. Menurutnya, penguatan sistem ini krusial untuk meminimalisasi risiko korban jiwa dan kerugian materiil akibat potensi bencana hidrometeorologi susulan yang masih cukup tinggi di wilayah Sumatra.
“Kami terus meminta BMKG untuk memberikan early warning (peringatan dini) kepada masyarakat dan pemerintah daerah agar risiko bencana susulan dapat diantisipasi dengan lebih baik,” tegasnya menutup penyampaian dalam rapat koordinasi tersebut.
