KPK mengungkap Wali Kota Madiun Maidi diduga menerima gratifikasi Rp1,1 miliar dari proyek jalan dan izin usaha, hasil pengembangan OTT kasus pemerasan bermodus dana CSR.
KPK menetapkan Wali Kota Madiun Maidi, Kadis PUPR Thariq Megah, dan swasta Rochim Rudiyanto sebagai tersangka pemerasan berkedok dana CSR sebesar Rp550 juta.
KPK mengungkap bahwa Bupati Sudewo mematok tarif hingga Rp225 juta serta mengancam menutup formasi jabatan untuk memeras calon perangkat desa di Pati.
KPK menetapkan Bupati Pati Sudewo dan tiga Kades sebagai tersangka pemerasan jabatan perangkat desa usai terjaring OTT dengan barang bukti Rp2,6 miliar.