Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pada tahun pertama kepemimpinannya, pemerintah berhasil melakukan penghematan anggaran hingga melampaui Rp300 triliun. Ia menyebutkan bahwa dana hasil efisiensi tersebut dialihkan untuk mendanai berbagai program prioritas, termasuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Dalam kebijakan fiskal saya sudah buktikan bahwa kita bisa melaksanakan efisiensi, penghematan yang sangat besar,” ungkap Presiden Prabowo dalam pidatonya saat acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang berlangsung di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, pada Jumat, 13 Februari 2026.
Langkah penghematan tersebut diklaim dilakukan dengan memangkas pos belanja yang dinilai tidak produktif, seperti biaya perjalanan dinas luar negeri hingga kegiatan seremonial dan seminar. Menurutnya, pemangkasan ini memungkinkan pemerintah untuk lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat serta percepatan pembangunan infrastruktur fisik.
“Kajian-kajian, analisa-analisa, sudah tidak perlu terlalu banyak kajian dan analisa. Kita sudah tahu masalahnya; kekurangan infrastruktur, lakukan; desa perlu jembatan, buat; rakyat lapar, cari pangan; tidak usah terlalu banyak analisa,” tegas mantan Menteri Pertahanan tersebut.
Selain penghematan belanja, Kepala Negara juga menyoroti pentingnya menutup celah kebocoran anggaran dan optimalisasi pengelolaan aset negara. Ia secara khusus mengapresiasi kinerja Danantara yang diklaim mampu mencatatkan efisiensi hingga empat kali lipat dalam waktu kurang dari satu tahun.
Atas dasar capaian tersebut, ia menetapkan target ambisius berupa tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) negara di atas 8 persen. “Kau patok 7 persen, saya patok 8 persen. Sekarang saya tingkatkan. Harus bisa lebih dari 8 persen. Menteri-menteri, bisa? Siap gitu dong. Percaya sama saya. Kalian sendiri akan kaget,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga menegaskan tekadnya untuk memberantas praktik korupsi di seluruh lini pemerintahan maupun sektor dunia usaha. Ia menekankan bahwa tidak akan ada ruang kompromi bagi para pelaku penyelewengan uang negara, namun tetap menuntut proses hukum yang adil.
“Korupsi masih terlalu banyak. Kita harus habiskan korupsi dari bumi Indonesia. Segala kebocoran, segala penyelewengan, segala manipulasi, semua. Semua tingkatan. Tidak ada kompromi. Kita harus tegakkan hukum dengan baik. Tapi tidak boleh ada miscarriage of justice,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa rangkaian kebijakan tersebut sebagai komitmen pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola yang bersih serta mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan. Langkah-langkah efisiensi tersebut diproyeksikan menjadi fondasi utama bagi Indonesia dalam upaya transformasi menuju negara maju.