Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mulai mengerjakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara, pada Jumat, 19 Desember 2025. Pada tahap pertama, total sebanyak 40 huntara akan dibangun di lahan seluas empat hektare yang berlokasi di Dusun Sibalanga Julu, Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting.
”Progres pekerjaan pada Minggu, 21 Desember 2025, terpantau pembukaan lahan telah selesai dilakukan. Satu unit huntara telah selesai 75 persen pengerjaan,” ungkap Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, dalam keterangan resminya, pada Senin, 22 Desember 2025.
Dalam pembangunan huntara tersebut, dia menjelaskan bahwa BNPB menggunakan rancangan rumah tumbuh. Artinya, huntara yang dibangun saat ini juga akan dikembangkan sebagai hunian tetap (huntap). Luas lahan yang disiapkan untuk per keluarga adalah 6×6 meter dengan luas bangunan huntara 4×6 meter.
Selain itu, lanjut Abdul Muhari, model huntara menggunakan teknologi Rumah Instan Sehat dan Aman atau RISHAM. Satu unit rumah terdiri dari satu ruang tidur, satu ruang utama, dan satu kamar mandi yang dilengkapi dengan septic tank, sementara struktur RISHAM menggunakan rangka beton bertulang.
”BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap satu ini selesai dalam lima minggu. Harapannya, pada Januari 2026 mendatang, hunian ini sudah dapat dimanfaatkan oleh warga terdampak,” ungkapnya.
Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pembangunan huntara bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Utara tersebut telah disosialisasikan kepada warga pada Sabtu, 20 Desember 2025. Acara sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa Sibalanga, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara.
Sosialisasi tersebut dihadiri sejumlah pihak terkait, mulai dari perwakilan Bupati Tapanuli Utara, Kepala Dinas Permukiman, Kepala BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah, perwakilan BNPB, serta warga terdampak.
Ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme bantuan, tahapan pembangunan huntara, serta peran aktif warga dalam mendukung proses pemulihan pascabencana. Pada kegiatan ini, warga juga diimbau untuk tidak membangun kembali di kawasan zona merah demi keamanan bersama.
Percepatan relokasi dan penyediaan hunian baru bagi warga terdampak bencana di Sumatra merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra dapat terbangun secepat mungkin.
”Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan huntap dan huntara di Kabupaten Tapanuli Utara berjalan paralel antara BNPB dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP),” ungkapnya.
Sebelumnya, pada Minggu, 21 Desember 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengunjungi Tapanuli Utara untuk melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak banjir dan longsor.
Huntap di Tapanuli Utara berlokasi di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting. Di lokasi ini, Kementerian PKP akan membangun sebanyak 103 unit huntap yang direncanakan selesai dalam waktu tiga bulan hingga Maret 2026 mendatang.
Selain di Kabupaten Tapanuli Utara, pembangunan huntap oleh Kementerian PKP ini juga dilaksanakan serentak di Tapanuli Tengah sebanyak 118 unit, Tapanuli Selatan 227 unit, dan Sibolga 200 unit. Pembangunan huntap ini turut mendapat dukungan dari Yayasan Buddha Tzu Chi.