Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat secara resmi bertransformasi menjadi kekuatan politik baru melalui pendirian Partai Gerakan Rakyat. Keputusan besar ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I hari kedua yang berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu, 18 Januari 2026.
Langkah politik ini diambil berdasarkan hasil pemungutan suara digital secara transparan melalui platform e-musyawarah resmi organisasi. Dari total 403 anggota Ormas Gerakan Rakyat yang menyalurkan hak suara, sebanyak 395 suara menyatakan setuju dan hanya 8 suara yang memilih tidak setuju.
Proses pengambilan suara digital tersebut dilakukan secara eksklusif bagi anggota Ormas Gerakan Rakyat yang memegang Kartu Tanda Anggota (KTA) resmi. Validitas aspirasi dijamin melalui sistem Daftar Nomor Anggota Gerakan Rakyat (DNAGR) yang terintegrasi secara digital.
Melalui hasil pleno yang dihadiri oleh 511 perwakilan dari 38 DPW dan 402 Ketua DPD, forum secara mufakat menetapkan Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum. Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat, Muhammad Ridwan, kemudian membacakan ketetapan resmi organisasi terkait pengangkatan pimpinan baru tersebut.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkumpulan Gerakan Rakyat mendirikan sebuah partai politik dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Lalu, mengangkat dan mengesahkan saudara Sahrin Hamid sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat dalam masa bakti tahun 2026-2030,” jelas Muhammad Ridwan.
Dalam pidato politik perdananya, Sahrin Hamid menegaskan bahwa Partai Gerakan Rakyat ini hadir untuk mendobrak kondisi perpolitikan nasional yang saat ini cenderung elitis. Ia menyatakan bahwa arah perjuangan partai terinspirasi dari visi besar yang selama ini dibawa oleh tokoh inspiratif Anies Rasyid Baswedan.
“Keadilan dan kesetaraan yang selama ini diperjuangkan oleh Anies Rasyid Baswedan secara personal, saat ini tidak lagi menjadi perjuangan personal, tapi sudah menjadi perjuangan institusional melalui Partai Gerakan Rakyat,” tegas mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Sahrin juga menggarisbawahi bahwa kemandirian menjadi identitas utama partai yang dibangun melalui budaya gotong royong dan swadaya anggota. Ia mengklaim bahwa kekuatan finansial partai berasal dari iuran anggota sejak tahun 2023, bukan dari sokongan oligarki maupun dinasti politik.
Sebagai pembeda dengan partai politik lainnya, Partai Gerakan Rakyat memperkenalkan Panca Dharma sebagai karakter fundamental bagi setiap kadernya. Karakter tersebut mencakup nilai religiusitas, nasionalisme kerakyatan, kersa ksatria, kasih sayang, dan integritas moral yang harus dijunjung tinggi.
Secara organisasional, pimpinan di tingkat daerah dilarang keras tampil sebagai otoritas tunggal yang otoriter dalam pengambilan keputusan. Pimpinan DPW hingga DPC Partai Gerakan Rakyat diwajibkan menjadi fasilitator bagi keputusan kolektif anggota demi terciptanya prinsip demokrasi yang sehat dan inklusif.
Sekjen Muhammad Ridwan menambahkan bahwa seluruh proses transisi ini telah dijalankan sesuai dengan mandat Pasal 24 AD dan Pasal 23 ART organisasi. Fokus jangka pendek partai adalah merampungkan seluruh regulasi pendaftaran parpol agar dapat sah berkompetisi pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 mendatang.
Pembentukan Partai Gerakan Rakyat ini diharapkannya menjadi wadah perjuangan kolektif dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seluruh elemen organisasi kini mulai bergerak serentak untuk memenuhi syarat verifikasi administrasi sebagai parpol peserta Pemilu 2029.