Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, mengumumkan bahwa pemerintah sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako secara bertahap sejak awal bulan Ramadan. Ia menjelaskan bahwa seluruh penyaluran bansos tersebut dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan BSI.
Berdasarkan data terbaru hingga awal Ramadan, Mensos menyebutkan bahwa realisasi penyaluran bansos triwulan pertama 2026 telah mencapai di atas 85 persen atau senilai Rp15 triliun lebih. Untuk PKH, alokasi tahun ini ditetapkan bagi 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sementara Sembako dialokasikan bagi 18.250.000 KPM.
“Penyaluran (PKH) sampai saat sekarang, untuk triwulan pertama, Januari, Februari, Maret, itu 8.940.958 KPM. Sudah tersalurkan lebih dari Rp6 triliun atau 89,4 persen. Sementara Sembako, sudah tersalurkan 15 juta lebih KPM (dengan nominal) Rp 9 triliun lebih, (atau) 86,9 persen,” kata Gus Ipul dalam keterangannya dikutip pada Minggu, 22 Februari 2026.
Secara keseluruhan, Mensos melanjutkan, masih terdapat lebih dari 1 juta penerima baru bansos PKH dan sekitar 2 juta penerima baru bansos Sembako hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belum menerima bantuan. Hal ini terjadi karena pemerintah sedang dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol), distribusi kartu, dan persiapan penyaluran melalui PT. Pos Indonesia.
“Jadi, setiap triwulan ada penerima manfaat baru (hasil pemutakhiran DTSEN). Sebagian besar belum memiliki rekening. Maka, itu ada namanya buka burekol dan perlu waktu 1-2 bulan untuk burekol-nya itu,” jelasnya.
Sementara itu, untuk penyaluran bansos PKH dan Sembako di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang sedang terdampak bencana, pemerintah telah menyalurkan Rp1,8 triliun kepada 1,7 juta KPM. “Semua sudah salur dan insya Allah di akhir Februari ini tuntas,” ungkap Gus Ipul.
Selain bansos reguler, Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan bansos adaptif untuk wilayah-wilayah yang terdampak bencana. Bantuan tersebut meliputi bantuan logistik dan dapur umum, santunan kematian dan luka, jaminan hidup, serta bantuan pemulihan ekonomi bagi masyarakat.
“Total anggaran yang kita ajukan dan siapkan (untuk bansos adaptif) ada Rp2 triliun lebih. Sementara total anggaran kedaruratan sudah terkirim semua, hampir Rp100 miliar. Hari ini kami sudah mulai menyalurkan, baik itu untuk isian rumah, bantuan pemulihan sosial ekonomi dan Jadup,” jelasnya.
Untuk santunan ahli waris, pemerintah telah menyalurkan Rp14,8 miliar bagi 990 jiwa dengan nilai Rp15 juta per jiwa. Bantuan isi hunian siap salur mencapai Rp98,7 miliar bagi 32,9 ribu kepala keluarga, sementara bantuan jaminan hidup (jadup) sebesar Rp25,8 miliar bagi 19,1 ribu jiwa.
Adapun mekanisme penyaluran dilakukan secara bertahap dengan mengacu pada satu data nasional BNPB sebagai rujukan awal. Berdasarkan data tersebut, kepala daerah mengusulkan daftar korban by name by address (BNBA) yang kemudian divalidasi dan disetujui oleh Mendagri selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
Bantuan tersebut kemudian disalurkan Kemensos berdasarkan data final yang telah disahkan secara resmi. “Intinya dari Rp2 triliun lebih, untuk penyaluran sudah ada di rekening dan tinggal menyalurkan itu ada Rp600 miliar lebih. Sisanya kami masih mengajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan),” tutup mantan Wali Kota Pasuruan tersebut.