Di tengah persaingan global berbasis inovasi, sejumlah negara telah mengambil langkah maju dengan membangun sistem pengelolaan Kekayaan Intelektual (KI) yang tidak hanya kuat di sisi hukum, tapi juga cermat dalam sisi bisnis. Dari pendaftaran hingga komersialisasi, kekayaan intelektual kini menjadi sumber pendapatan negara yang nyata. Bahkan, di beberapa negara, kontribusi KI sudah tercatat dalam neraca ekonomi nasional.
Mari kita tengok bagaimana negara-negara maju mengelola harta tak berwujud ini.
1. Korea Selatan: Dari Paten ke Pasar
Di Negeri Ginseng, Korea Intellectual Property Office (KIPO) dan Korea Invention Promotion Association (KIPA) menjadi garda depan dalam mengelola dan memonetisasi paten. Tak hanya soal pencatatan, Korea juga memberi insentif finansial agar inovasi bisa meluncur ke pasar.
Bukti nyatanya? Pendapatan dari lisensi dan royalti KI tercatat dalam laporan lembaga negara dan bahkan masuk indikator PDB lewat ekspor berbasis IP.
2. Jepang: Kampiun Lisensi Teknologi
Jepang melangkah dengan sistem integrasi yang matang. Melalui Japan Patent Office (JPO) dan lembaga seperti INPIT, inovasi dari kampus dan lembaga riset disalurkan ke industri lewat Technology Licensing Offices (TLOs).
Tak heran, lisensi teknologi jadi komoditas penting dalam neraca berjalan Jepang. Laporan Bank of Japan bahkan menyebut “income from royalties and license fees” sebagai bagian dari ekonomi nasional.
3. Tiongkok: Raksasa Paten Dunia
Tak ingin tertinggal, Tiongkok bergerak agresif lewat China National Intellectual Property Administration (CNIPA). Negara ini menjadi pemuncak dalam jumlah permohonan paten dunia.
Mereka punya National IP Operation Platform yang mempertemukan pemilik paten dengan investor. Di beberapa provinsi seperti Shenzhen, kontribusi ekonomi KI dicatat secara rinci dalam laporan keuangan daerah.
4. Amerika Serikat: Komersialisasi ala Silicon Valley
AS memang juaranya komersialisasi teknologi. Melalui USPTO dan payung hukum seperti Bayh-Dole Act, universitas dan lembaga litbang diberi hak untuk memonetisasi paten mereka.
Laporan dari U.S. Department of Commerce dan Bureau of Economic Analysis menyebutkan bahwa transaksi lisensi dan royalti jadi indikator penting dalam pendapatan nasional.
5. Singapura: IP Hub Asia Tenggara
Singapura tampil sebagai pusat kekayaan intelektual di Asia. IPOS dan unit komersialnya, IPOS International, menangani mulai dari pendaftaran hingga monetisasi.
Negara ini bahkan memasukkan pendapatan lisensi teknologi ke dalam laporan ekspor jasa. Tak ketinggalan, strategi nasional RIE2025 secara eksplisit menempatkan KI sebagai pilar pertumbuhan ekonomi.
Apa Persamaan Negara-Negara Ini?
Ciri umum negara yang menjadikan KI sebagai mesin pendapatan negara:
Lembaga KI nasional kuat dan terhubung dengan universitas, industri, dan startup.
Sistem lisensi dan transfer teknologi hidup dan aktif.
Data royalti IP dicatat sebagai bagian dari neraca jasa dan PDB industri kreatif dan teknologi.
IP Valuation: Mengubah Inovasi Jadi Aset Bernilai
Agar nilai KI tak sekadar konsep, negara-negara ini memakai satu alat penting: IP Valuation alias penilaian nilai ekonomi dari paten, merek, atau hak cipta. Inilah yang memungkinkan IP dicatat sebagai aset, dijadikan jaminan pinjaman, atau dasar perpajakan.
Mengapa Penting?
Transparansi: IP bisa tercatat sebagai aset negara atau lembaga.
Pendapatan Negara: Pajak royalti dihitung dari nilai IP yang jelas.
Daya Tarik Investor: Investor hanya melirik IP yang punya nilai ekonomi terukur.
Diplomasi Ekonomi: Dalam perjanjian perdagangan bebas, IP dengan valuasi tinggi jadi aset tawar yang ampuh.
Metode Penilaian IP
Biaya (Cost-Based): Nilai IP dihitung dari biaya pengembangan.
Pasar (Market-Based): Dibandingkan dengan transaksi IP serupa.
Pendapatan (Income-Based): Berdasarkan proyeksi keuntungan di masa depan.
Royalti Terselamatkan (Relief-from-Royalty): Nilai IP ditaksir dari royalti yang tak perlu dibayar karena punya IP sendiri.
Negara yang Sudah Menjalankan IP Valuation
Singapura: Melalui IP Financing Scheme, UKM bisa pinjam uang dengan IP sebagai jaminan.
Korea Selatan: Bank dan pemerintah bekerja sama menilai paten untuk dijadikan agunan.
Jepang: IP dari universitas dinilai sebelum ditransfer ke industri dan dihitung dalam nilai ekspor teknologi.
Indonesia, Ayo Menyusul!
Indonesia punya potensi luar biasa: dari batik, jamu, sampai teknologi tepat guna. Tapi belum ada sistem nasional penilaian IP yang terstandar dan tercatat resmi dalam laporan keuangan negara.
Apa yang Bisa Dilakukan?
Bentuk Lembaga IP Valuation Nasional
Kolaborasi DJKI, Bappenas, BRIN, Kemenkeu untuk membuat metodologi dan sertifikasi penilai IP.
Masukkan IP sebagai Aset dalam Laporan Keuangan
Revisi sistem akuntansi agar IP bisa dihitung sebagai aset, terutama di BUMN, kampus, dan lembaga riset.
Kembangkan Skema Pendanaan IP-Backed Financing
Bank seperti BRI, BSI, dan PT SMI bisa menyalurkan pembiayaan berbasis IP dengan jaminan pemerintah.
Berikan Insentif Pajak untuk IP Komersial
Potongan pajak untuk perusahaan yang menjual atau melisensikan IP mereka.
Gunakan Valuasi IP untuk Kebijakan Inovasi Nasional
Semua riset yang dibiayai negara wajib diukur nilai IP-nya sebelum disalurkan ke industri.
Kembangkan Profesi Penilai IP Nasional
Bangun kurikulum dan sertifikasi IP Valuator agar Indonesia punya SDM handal di bidang ini.
Bangun Ekosistem Komersialisasi IP
Bentuk marketplace IP nasional agar IP bernilai tinggi bisa cepat dipertemukan dengan pelaku industri dan investor.
Penutup: Aset Tak Berwujud, Manfaat Berlipat Ganda
Jika dikelola dengan serius, Kekayaan Intelektual bukan hanya simbol kreativitas, tapi juga alat ukur kemajuan ekonomi. Dengan langkah strategis dan kebijakan publik yang tepat, Indonesia bisa menjadikan IP sebagai aset strategis nasional, sekaligus sumber pendapatan baru yang berkelanjutan.
