Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetyani, menilai tahun 2026 merupakan momentum paling tepat bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi ini dinilai mendesak agar tujuan utama program dalam meningkatkan status gizi peserta didik serta kelompok rentan lainnya dapat tercapai secara maksimal.
Netty mengungkapkan MBG tidak boleh sekadar menjadi program pembagian makanan, tetapi juga harus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pola makan bergizi seimbang. Ia berharap pembiasaan makan sehat yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan sayur-mayur di sekolah dapat bersinergi dengan pola konsumsi di lingkungan keluarga.
“Peningkatan status gizi tidak akan tercapai jika aspek teknis tidak dipenuhi oleh para penyelenggara program MBG ini, khususnya SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia,” tegas Netty dalam keterangannya sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI, pada Selasa, 13 Januari 2026.
Politisi Fraksi PKS ini menekankan pentingnya kepatuhan seluruh SPPG terhadap petunjuk teknis yang telah ditetapkan oleh BGN. Hal tersebut meliputi kesiapan infrastruktur, rekrutmen sumber daya manusia yang kompeten, hingga tata kelola program yang akuntabel. Selain itu, pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) harus menjadi prioritas utama demi menjamin keamanan pangan.
Lebih lanjut, Netty meminta BGN untuk membuka kanal komunikasi publik yang lebih responsif dan transparan. Baginya, setiap keluhan masyarakat—mulai dari kualitas rasa, aroma makanan, hingga dugaan cemaran pangan—harus ditindaklanjuti dengan cepat. Koordinasi dengan pemerintah daerah pun menjadi krusial, terutama dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP) penanganan kasus keracunan makanan.
“Investigasi harus dilakukan, apakah masalahnya bermula dari bahan bakunya atau proses pengolahan. Termasuk, kita juga perlu memperhatikan masukan para ahli gizi, kemudian mengingatkan berkali-kali agar menghindari ultra-processed food sehingga betul-betul tujuan pemenuhan gizi ini bisa dicapai,” ujar Legislator asal Dapil Jawa Barat VIII tersebut.
Netty menyadari bahwa setiap wilayah, mulai dari perkotaan hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), memiliki tantangan yang berbeda-beda. Namun, ia mengapresiasi langkah BGN yang telah membentuk struktur koordinasi hingga tingkat daerah. Dengan struktur tersebut, diharapkan setiap kendala di lapangan dapat segera dilaporkan dan ditangani secara cepat.