Ekosistem kepariwisataan merupakan kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam mengembangkan, mempromosikan, dan mengelola destinasi pariwisata. Kolaborasi pemangku kepentingan ini sangat penting untuk menciptakan ekosistem kepariwisataan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkontribusi positif terhadap ekonomi, budaya, dan lingkungan. Berikut adalah analisis peran masing-masing pemangku kepentingan dalam ekosistem kepariwisataan.
1. Pemerintah: Kementerian/Lembaga Terkait
Pemerintah (Pusat), melalui kementerian dan lembaga seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), berperan dalam merancang kebijakan nasional, regulasi, dan strategi promosi pariwisata.
Peran Utama: Menyusun regulasi terkait pengelolaan destinasi pariwisata, mendorong investasi pariwisata, serta memperkenalkan destinasi pariwisata Indonesia ke pasar internasional.
Contoh Implementasi: Program “Bangga Berwisata di Indonesia” dan “Beli Kreatif Lokal” yang diluncurkan untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi. Kemenparekraf juga telah mengembangkan platform Indonesia.Travel sebagai one-stop digital tourism platform.
2. Pemerintah Daerah: Provinsi, Kabupaten/Kota
Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan destinasi pariwisata daerah, termasuk infrastruktur dan pengelolaan sumber daya manusia.
Peran Utama: Meningkatkan kualitas destinasi melalui pembangunan fasilitas, pengelolaan lingkungan, dan pelatihan masyarakat di destinasi pariwisata sebagai pramuwisata.
Contoh Implementasi: Pengembangan Lima Destinasi Super Prioritas (DSP): Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Program ini telah menunjukkan hasil signifikan dengan peningkatan kunjungan wisatawan dan pemberdayaan ekonomi lokal.
3. Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah: Destinasi Super Prioritas
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam pengembangan destinasi super prioritas.
Peran Utama: Sinergi dalam pembangunan infrastruktur besar seperti bandara, jalan raya, dan pelabuhan untuk mendukung aksesibilitas wisata.
Contoh Implementasi: Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata seperti Tanjung Lesung dan Singhasari. Pembangunan Yogyakarta International Airport untuk mendukung akses ke Borobudur.
4. Pelaku Usaha Pariwisata
Pelaku usaha seperti asosiasi pengusaha, agen perjalanan, hotel, dan restoran menjadi penggerak utama ekonomi pariwisata.
Peran Utama: Memberikan layanan berkualitas kepada wisatawan dan menciptakan lapangan kerja di sektor pariwisata.
Contoh Implementasi: Implementasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) certification untuk meningkatkan standar layanan industri pariwisata. Pengembangan digital tourism melalui Online Travel Agencies (OTA) lokal.
5. Akademisi dan Peneliti
Peneliti dan akademisi memberikan kontribusi melalui kajian dan inovasi dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
Peran Utama: Menyediakan data ilmiah untuk mendukung kebijakan dan memberikan solusi atas tantangan seperti overtourism dan degradasi lingkungan.
Contoh Implementasi: Penelitian tentang carrying capacity destinasi pariwisata dan pengembangan smart tourism berbasis teknologi digital.
6. Komunitas Lokal dan Masyarakat Adat
Komunitas lokal dan masyarakat berperan penting dalam memberikan keunikan budaya dan pengalaman otentik kepada wisatawan.
Peran Utama: Menjaga dan melestarikan budaya lokal, adat istiadat, dan lingkungan di destinasi pariwisata.
Contoh Implementasi: Program desa wisata yang telah berkembang menjadi lebih dari 1.800 desa di seluruh Indonesia, dengan beberapa di antaranya telah mendapat pengakuan internasional seperti UNWTO Best Tourism Village 2024 adalah Desa Wisata Wukirsari, yang terletak di Imogiri, Bantul, Yogyakarta
7. Wisatawan: Domestik dan Internasional
Wisatawan adalah bagian penting dari ekosistem kepariwisataan karena mereka adalah konsumen langsung dari layanan dan produk pariwisata.
Peran Utama: Mendorong perekonomian daerah melalui belanja dan partisipasi dalam kegiatan wisata.
Contoh Implementasi: Peningkatan wisatawan quality tourism yang memiliki kesadaran tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal.
8. Media dan Organisasi Masyarakat Sipil
Media dan organisasi masyarakat sipil berperan sebagai penyebar informasi dan pengawas pariwisata berkelanjutan.
Peran Utama: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan dan mendukung promosi destinasi.
Contoh Implementasi: Kampanye digital #InDOnesiaCARE untuk mempromosikan protokol kesehatan dan pariwisata berkelanjutan.
9. Sektor Digital dan Teknologi
Perkembangan teknologi telah menciptakan pemangku kepentingan baru dalam ekosistem pariwisata.
Peran Utama: Mengembangkan solusi digital untuk meningkatkan pengalaman wisata dan efisiensi operasional industri pariwisata.
Contoh Implementasi: Pengembangan virtual reality tours, aplikasi pemandu wisata digital, dan sistem manajemen destinasi berbasis AI.
Kolaborasi untuk Pariwisata Berkelanjutan
Kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan bekerja bersama, tantangan seperti overtourism, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan. Fokus pada sustainable tourism development menjadi kunci dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
Referensi Pendukung
1) Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC): Annual Report 2023
2) Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023
3) Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020-2024
4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
5) World Tourism Organization (UNWTO): Global Report on Sustainable Tourism Development, 2023
